November 26, 2012

Membuat Jurnal Pembalik
Hal-hal yang memerlukan Jurnal Pembalik, antara lain:
1. Beban-beban yang masih harus dibayar.
2. Beban dibayar di muka (bila dicatat sebagai beban).
3. Pendapatan yang masih harus diterima.
4. Pendapatan diterima di muka (bila dicatat sebagai pendapatan).
Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu-persatu.
1.
Beban yang masih harus dibayar
Contoh: Sebuah perusahaan membayar upah mingguan kepada karyawan. Pembayaran upah
senantiasa dilakukan pada hari Sabtu untuk 6 hari kerja @ Rp. 10.000,00 = Rp. 60.000,00.
Minggu ke I tgl. 6-12-1990 Rp. 60.000,00
Minggu ke II tgl. 13-12-1990 Rp. 60.000,00
Minggu ke
III tgl. 20-12-1990 Rp. 60.000,00
Minggu ke
IV tgl. 27-12-1990 Rp. 60.000,00
Pada tanggal 27-12-1990 jumlah rekening beban upah adalah Rp. 240.000,00. Pada tanggal
31-12-1990 waktu menutup buku masih terutang upah 3 hari @ Rp. 10.000,00 = Rp.
30.000,00. Ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat beban upah yang terutang adalah sebagai
Buku Pajak Internasional ini semula ditulis dalam tahun 1997 sebagai bahan kuliah mata pelajaran Pajak Internasional di Jurusan Administrasi Pajak Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Walaupun tidak banyak mengalami perubahan sistematika dan materi pada tahun 1999 buku ini telah direvisi. Namun dalam tahun 2000 telah terjadi perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Selain perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut, juga telah terjadi perkembangan yang pesat dalam perdagangan, bisnis dan investasi internasional serta metode pelaksanaannya. Demikian juga jumlah Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang ditutup oleh Indonesia semakin bertambah menjadi lebih dari 50 negara, termasuk renegosiasi dan penutupan P3B (dengan Mauritius). Fenomena yang menonjol berikutnya adalah semakin intensifnya para tax planner untuk menciptakan rekayasa transaksi internasional untuk menghindari total beban pajak baik di negara sumber, negara domisili dan negara ketiga dengan melalui special purpose vehicle (SPV) yang berkedudukan di tax haven contries. Dalam rangka mengakomodir beberapa fenomena tersebut buku Pajak Internasional revisi 2006 ini diterbitkan. Revisi buku ini dilakukan ditengah proses pembahasan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Secara prinsip walaupun ada tambahan bab baru tentang negara dengan perlindungan pajak, perencanaan dan penghindaran pajak, sistematika penulisan buku masih sama yaitu pembahasan aspek internasional perpajakan dari Undang-Undang Pajak Penghasilan ditambah P3B dan dilengkapi praktek-praktek pemajakan dan ketentuan pemajakan di beberapa negara mitra dan teori-teori Perpajakan Internasional dari berbagai literatur.
Back to TOP - Arsip

November 11, 2012

Cara pembayaran perdagangan Internasional

1. Pembayaran Tunai ( cash payment ) : adalah pembayaran yang didasarkan dengan jalan importir menyerahkan sejumlah uang atau dengan mengeluarkan sejumlah cek pada exsportir. Penyerahan tersebut dapat dilaksnakan pada saat barang dikirim kepada importir
2. Pembayaran secara kredit
3. Pembayaran secara kompensasi
Adalah penyelesaian pembayaran atara beberapa penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainya yang saling mengadakan hubungan perdagangan.
2. Alat pembayaran Internasional
1. Wesel dagang (Bill of Exchange)
Pembayaran ini dilaksanakan dengan setelah exportir mengirimkan barang kepada importir. Kemudian exportir mengirimkan surat perintah membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo pada importir untuk ditandatangani. Setelah surat itu ditandatangani oleh importir lalu dikembalikan kepada exportir. Apabila exportir membutuhkan uang tunai wesel tersebut dapat dijual exsportir akan mendapat uang  sampai tangga jatuh tempo.
Kesimpulanya bahwa wesel dagang adalah surat perintah membayar dari exsportir kepada importir pada taggal jatuh tempo.
2. L/C(Letter of Credit)
Artinya bang penjamin mengeluarkan surat kesanggupan untukmembayar kepada exsportir atas permintaan importir sebelum barang dikirim oleh importir pada tanggal yang ditentukan importir tersebut membayar kpada bang penjamin dan bang penjamin meneruskan pembayaran tersebut kepada exsportir.
3. Cable Order ( Transfer Telegrafik )
Adalah cara pembayarandengan cek yang diteruskan melalui telegram/telepon yang dilakukan oleh bang dalam negeri kepada relasinya di luar negeri melalui treansver deposito.
   

TATA LAKSANA IMPOR-EXSPOR
    Lembaga yang berpera dalam kegiatan impor antara lain:
1. Importir adalah orang atau badan usaha yang membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri.
2. Exsportir adalah orang atau badan usaha yang menjual atau mengirimkan barang kepada importir.
3. Bang Dalam Negeri adalah bang yang bertindak sebagai penjamin importir atau exsportir.
4. Bang Luar Negeri adalah sebagai bang realisasi daripada bang dalam negeri.
5. Kantor Bea Cukai aalah suatu lembaga yang berada di bawah negara Departemen Perdagangan yang diberi wewenang utuk menyampaikan izin impor dan memungut bea masuk.
6. Jawatan exspor/perum exspor adalah lembaga yang diberikan wewenang untuk memberikan izin exspor.
7. Maskapai Pelayaran
8. Maskapai Asuransi
9. Kedutaan Asing
PERKEMBANGAN BESARAN MONETER
dalam Miliar Rupiah

Data belum tersedia
Keterangan :
1) Sejak Juni 2009 menggunakan konsep Aktiva Luar Negeri Bersih (Aset Luar Negeri dikurangi Kewajiban Luar Negeri) menggunakan kurs neraca Bank Indonesia. Sejak September 2009 Kewajiban Luar Negeri termasuk alokasi SDR.

2) Aktiva Domestik Bersih = Uang Primer - Aktiva Luar Negeri Bersih

3) Termasuk kredit dalam rangka channeling

4) Menggunakan konsep IRFCL atas dasar harga berlaku dengan format Official Reserve Asset (ORA). Konsep IRFCL hanya mencakup aset yang tergolong likuid dan penilaiannya menggunakan kurs yang berlaku pada saat akhir periode laporan.